Berita Online | Fokus Berita | Gerai Produk | Karikatur | Kuliner | Panorama Wisata | Pengobatan Tradisional | Sejarah & IPTEK | Tips & Trik | Video Tube | Pojok Game | Pojok Niaga
 





Mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 untuk Pemerintah Pusat Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah



Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017 Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 untuk pemerintah pusat Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah.

Di dalam Inpres ini terdapat aksi Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa, yaitu aksi pada halaman 24 dari lampiran Inpres, dimana salah satu ukuran keberhasilannya adalah Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Dalam rangka pengembangan kelembagaan dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan, LKPP telah membangun suatu konsep dan metode pengukuran tingkat kematangan ULP yang dijasikan sebagai aksi di setiap target capaian B03, B06, B09 dan B12 pada Rencana Aksi Nasional/Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN/D PPK) tahun 2017.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah wajib mengimplementasikan Inpres tersebut.

"Inpres ini untuk dua tahun, 2016 dan 2017. Nantinya kami minta kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk sama- sama melaksanakan ini," ujar Bambang, dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Selasa (22/11/22016).

Bambang menjelaskan, Inpres itu fokus pada dua hal, yakni soal pencegahan tindak pidana korupsi dan penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi.

Kedua fokus tersebut akan diimplementasikan dalam tujuh sektor. Ketujuh sektor itu, yakni industri ekstraktif/pertambangan, infrastruktur, sektor privat, penerimaan negara, tata niaga, BUMN dan pengadaan barang dan jasa.

BAPPEDA Kota Tomohon bekerjasama dengan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara mengadakan Sosialisasi Instruksi Presiden Republik Indonesia No 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dilaksanankan di Kantor Inspektorat Kota Tomohon Kamis (22/12). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ir Enos Pontororing MSi melalui Sekretaris Ir Martine Mamesah MSi membuka kegiatan ini secara resmi. Sebagai narasumber Aldrin Anis SP MT selaku Kepala Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara saat membawakan materi mengatakan jangkauan pemberantasan korupdi harus dumulai dari hulu sampai ke hilir. Dari pencegahan sampai penindakan hukum yang tegas sesuai juga pernyataan Presiden joko Widodo.


Sumber berita terkait :