
HUKUM & HAM - TOTAL : 9

Presiden Jokowi Panggil ke Istana Kapolri terkait Kasus Novel Baswedan
diposting oleh Mohamad Sukarno 57 viewsKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian membawa angin segar untuk penuntasan kasus teror yang menimpa Novel Baswedan. Novel merupakan penyidik KPK yang disiram air keras oleh orang tak dikenal pada April lalu. "Tentu kami berharap pelaku penyerangan segera ditemukan, baik itu pelaku ..... Selengkapnya

Membubarkan Ormas HTI
diposting oleh Mohamad Sukarno 68 viewsPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah telah berulang kali menyampaikan mengenai pembubaran ormas HTI. Menurut dia, pemerintah tidak sewenang-wenang, tapi berdasarkan pengamatan yang cukup lama. "Pemerintah mengkaji lama, telah mengalami, dan juga masukan dari banyak kalangan, dari para ulama, dan masyarakat. Ya keputusan seperti yang sudah diputuskan pada hari ini," ujar Jokowi ..... Selengkapnya

Mengeluarkan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembubaran Ormas Radikal
diposting oleh Mohamad Sukarno 55 viewsPresiden Joko Widodo dikabarkan sudah meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat. Informasi yang dihimpun Kompas.com, Presiden sudah meneken Perppu tersebut pada Senin (10/07/2017) kemarin. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo tak menampik informasi tersebut. Ia mengatakan, selengkapnya soal Perppu Pembubaran Ormas itu akan disampaikan langsung oleh Menteri ..... Selengkapnya

Sikap Tegas Presiden Joko Widodo membuat Malaysia merobohkan Mercusuarnya sendiri
diposting oleh Mohamad Sukarno 64 viewsGuru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyambut baik pembongkaran mercusuar di Tanjung Datuk, Kalimantan Barat, oleh Malaysia pada 15 Oktober lalu. Menurut Hikmahanto, kemungkinan pembongkaran itu lantaran negara itu memahami bahwa pemerintah Joko Widodo akan bertindak tegas dan keras terhadap negara mana pun yang mengganggu kedaulatan dan kepentingan ..... Selengkapnya

Pemberian Grasi untuk 5 Tapol OPM, Dwi Trisna Firmansyah dan Antasari Azhar
diposting oleh Mohamad Sukarno 67 viewsPresiden Joko Widodo mengumumkan pemberian grasi kepada lima orang tahanan politik yang terlibat Organisasi Papua Merdeka (OPM). Adapun tahanan keenam, Filep Karma, batal dibebaskan karena tak bersedia mengajukan permohonan grasi. Berpidato di sebuah ruangan di lantai atas Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Jayapura, Provinsi Papua, Presiden Joko Widodo mengatakan pemberian grasi tersebut merupakan upaya ..... Selengkapnya

Mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 untuk Pemerintah Pusat Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah
diposting oleh Mohamad Sukarno 1377 viewsDalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017 Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 untuk pemerintah pusat Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah. Di dalam Inpres ini terdapat aksi Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa, yaitu aksi pada halaman ..... Selengkapnya

Mengeluarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
diposting oleh Mohamad Sukarno 57 viewsPresiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden sebagai payung hukum Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau `Saber Pungli`. "Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, sudah ditandatangani Presiden hari ini," ujar Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wirantor, di Kantor Presiden, Jumat (21/10/2016). Dalam Perpres ..... Selengkapnya

Membekukan PTS Ilegal
diposting oleh Mohamad Sukarno 72 viewsDepartemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) meminta calon mahasiswa baru untuk waspada terhadap perguruan tinggi swasta (PTS) berbasis yayasan yang berstatus ilegal. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Depdiknas Hendarman mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 63/2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) tentang Yayasan, setiap yayasan wajib mendaftarkan kembali ke Departemen Hukum dan ..... Selengkapnya
Eksekusi Mati Bandar Narkoba
diposting oleh Mohamad Sukarno 53 viewsTegas. Begitu mungkin kata yang bisa menggambarkan kinerja Jokowi-JK dalam setahun pemerintahan terkait penegakan hukum bagi bandar narkoba. Tak kurang dari 14 terpidana narkoba dieksekusi mati setahun ini tanpa negosiasi, termasuk warga negara asing. 14 Terpidana narkoba itu dieksekusi setelah berbagai langkah hukum dilakukan, termasuk mengajukan grasi kepada Presiden Jokowi. Namun, ..... Selengkapnya
<< First | << Previous | | Next >> | Last >>
![]() |